 |
| Ilustrasi Gambar: okezone.com |
Selamat kepada K/L dibawah ini yang akan mendapatkan remunerasi, semoga kinerjanya meningkat dan dirasakan oleh masyarakat.
>>>>
Jakarta - DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyetujui
anggaran tambahan untuk pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja
untuk 20 kementerian atau lembaga pada tahun ini.
Wakil Ketua Badan Anggaran Djoko Udjianto menyebutkan anggaran yang disetujui untuk dicairkan dari sebesar Rp 2,81 triliun.
"Jadi tambahan anggaran atas permintaan pemerintah ini disetujui untuk dicairkan," tegasnya dalam rapat dengan pemerintah, Selasa (4/9/2012).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai pemberian anggaran ini guna meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS. Meskipun, hal ini dapat menambah beban belanja pegawai.
"Kita memberikan alokasi anggaran, meskipun peningkatan bagi beban pegawai, tapi tidak apa-apa, karena honararium dapat dihilangkan, dan dapat meningakatkan pelayanan masyarakat dan produktivitas pegawai," ujarnya.
Agus Marto menyebutkan ada 20 K/L yang sudah disetujui tim reformasi birokrasi untuk diberikan remunerasi. Oleh karena itu, Kemenkeu meminta izin DPR RI untuk menyetujui pencairan anggarannya. Keduapuluh K/L itu adalah:
1. BPPT
2. LKPP
3. BKN
4. BKPM
5. Kementerian Pertanian
6. Lemhanas
7. LAN
8. Kemenristek
9. Kementerian Perindustrian
10. BATAN
11. BPOM
12. BPS
13. BNPT
14. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
15. BKKBN
16. LESANEG
17. LSN
18. LIPI
19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan
20. Kementerian Perumahan Rakyat.
Namun, lanjut Agus Marto, Kemenpera masih butuh pembahasan dengan Komisi V, sementara Kemen PP tidak membutuhkan pembahasan dari komisi apapun.
Wakil Ketua Badan Anggaran Djoko Udjianto menyebutkan anggaran yang disetujui untuk dicairkan dari sebesar Rp 2,81 triliun.
"Jadi tambahan anggaran atas permintaan pemerintah ini disetujui untuk dicairkan," tegasnya dalam rapat dengan pemerintah, Selasa (4/9/2012).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai pemberian anggaran ini guna meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS. Meskipun, hal ini dapat menambah beban belanja pegawai.
"Kita memberikan alokasi anggaran, meskipun peningkatan bagi beban pegawai, tapi tidak apa-apa, karena honararium dapat dihilangkan, dan dapat meningakatkan pelayanan masyarakat dan produktivitas pegawai," ujarnya.
Agus Marto menyebutkan ada 20 K/L yang sudah disetujui tim reformasi birokrasi untuk diberikan remunerasi. Oleh karena itu, Kemenkeu meminta izin DPR RI untuk menyetujui pencairan anggarannya. Keduapuluh K/L itu adalah:
1. BPPT
2. LKPP
3. BKN
4. BKPM
5. Kementerian Pertanian
6. Lemhanas
7. LAN
8. Kemenristek
9. Kementerian Perindustrian
10. BATAN
11. BPOM
12. BPS
13. BNPT
14. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
15. BKKBN
16. LESANEG
17. LSN
18. LIPI
19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan
20. Kementerian Perumahan Rakyat.
Namun, lanjut Agus Marto, Kemenpera masih butuh pembahasan dengan Komisi V, sementara Kemen PP tidak membutuhkan pembahasan dari komisi apapun.
Sumber: detik.com
Terima kasih telah berkunjung ke blog saya, kedatangan Anda kami tunggu kembali. www.inawan.blogspot.com
.gif "Solusi Pembayaran Tagihan dan Transaksi Online - BebasBayar")
.png "facebook")
Post a Comment
Silahkan Anda memberikan komentar secara bijak. Jika Anda menyertakan link hidup, otomatis akan terhapus dari kotak komentar. Terima kasih atas kunjungan Anda.